Guru Non-ASN Tak Perlu Cemas, Kemendikdasmen Beri Jaminan Keberlanjutan Tugas

GURU NON-ASN TIDAK DI-PHK MASSAL!

- Editor

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:48 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indografis oleh Matatimor

Indografis oleh Matatimor

JAKARTA, MATATIMOR.NET – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membawa kabar melegakan bagi ratusan ribu tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Pemerintah secara tegas memastikan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) pada tahun 2027 mendatang.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin (11/5/2026). Langkah ini diambil untuk merespons kekhawatiran para guru honorer pasca terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 terkait penugasan guru non-ASN.

Kepastian Penugasan dan Penataan Bertahap

Nunuk menjelaskan bahwa substansi dari SE tersebut bukan untuk memangkas jumlah guru, melainkan memberikan kepastian hukum bagi guru non-ASN yang tenaganya masih sangat dibutuhkan di sekolah negeri.

BACA JUGA  Oknum Karyawan KOPDIT Swasti Sari di Belu yang Mengaku Sebagai Wartawan Victory News Bantah Penjelasan Nasabah

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Meskipun status non-ASN dinyatakan berakhir tahun 2026, pemerintah melalui Menpan RB telah memastikan tidak akan ada PHK massal. Saat ini, kami sedang merumuskan skema pemenuhan kebutuhan guru ke depan,” ujar Nunuk.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap membuka peluang bagi guru non-ASN untuk mengikuti proses seleksi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan transisi status kepegawaian berjalan lancar tanpa mengganggu layanan pendidikan di daerah.

Status Berubah, Guru Tetap Mengajar

Salah satu poin krusial yang ditegaskan adalah perbedaan antara “status kepegawaian” dan “peran pengajar”. Nunuk menggarisbawahi bahwa yang akan dihapus adalah status non-ASN di instansi pemerintah, namun kebutuhan akan sosok guru di kelas tetap menjadi prioritas.

BACA JUGA  Peduli Anak Kurang Gizi dan Stunting, Kapolsek Tastim di Kabupaten Belu Sambangi Warga Bauatok

“Menurut Pemda, mereka masih sangat membutuhkan guru-guru tersebut. Jadi, yang tidak diperbolehkan lagi adalah status non-ASN-nya di tahun depan, bukan berarti gurunya dilarang mengajar,” jelasnya.

Tantangan 237 Ribu Guru dalam Dapodik

Berdasarkan data Kemendikdasmen, saat ini masih terdapat sekitar 237 ribu guru non-ASN yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) namun belum terakomodasi dalam proses penataan.

Sesuai amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, penataan tenaga honorer ditargetkan selesai agar tidak ada lagi status kepegawaian selain ASN di sekolah negeri. Meski anggaran untuk tenaga non-ASN mulai dibatasi, pemerintah pusat memberikan masa transisi hingga Desember 2025 melalui skema seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA  SATGAS PAMTAS RI-RDTL YONIF 743 PSY BERSAMA MASYARAKAT PERBAIKI JALAN DI PERBATASAN

Dengan adanya kepastian ini, para guru non-ASN diimbau untuk tetap menjalankan tugas mengajar dengan tenang sementara pemerintah daerah terus melakukan penataan dan koordinasi mengenai kebutuhan formasi guru di wilayah masing-masing.

Keyword SEO: Guru Non-ASN, PHK Massal Guru 2027, Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, Nasib Guru Honorer, Seleksi PPPK 2026, UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.

Penulis : Redaksi Matatimor

Editor : Del

Sumber Berita: Info Publik

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel matatimor.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara
Viktor Laiskodat dan Xanana Gusmao Bahas Masa Depan Pulau Timor
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT
SIAP-SIAP! BSU Rp900 Ribu Cair Kuartal IV 2026, Ini 4 Kriteria Pekerja Penerimanya
Logo Hari Guru Nasional 2026 Resmi: Makna, Filosofi Warna, dan Link Download
Peserta BPJS PBI JK Desil 6–10 Diberi Waktu 90 Hari, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan
SMA di Kabupaten Kupang Bangun Optimisme Tingkatkan Hasil TKA 2026
Belunews.com Terpilih Jadi Sampel Survei BPS Kabupaten Belu
Berita ini 30 kali dibaca
"Status non-ASN memang berakhir, namun bukan berarti guru berhenti mengajar. Penataan dilakukan tanpa memutus pengabdian."

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 19:19 WITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Minggu, 8 November 2026 - 00:26 WITA

Viktor Laiskodat dan Xanana Gusmao Bahas Masa Depan Pulau Timor

Sabtu, 7 November 2026 - 07:26 WITA

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT

Senin, 2 November 2026 - 22:20 WITA

Logo Hari Guru Nasional 2026 Resmi: Makna, Filosofi Warna, dan Link Download

Minggu, 1 November 2026 - 20:08 WITA

Peserta BPJS PBI JK Desil 6–10 Diberi Waktu 90 Hari, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan

Berita Terbaru

Pilkades Kalali - Olahan Redaksi

BERITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Rabu, 11 Nov 2026 - 19:19 WITA

Foto Del Neonub - Olahan Redaksi

Iman & Gereja

RELIGIUS TANPA PATUNG?

Senin, 9 Nov 2026 - 17:26 WITA

Extreme Rain Warning Over Timor | gambar olahan Redaksi

BERITA

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT

Sabtu, 7 Nov 2026 - 07:26 WITA