JAKARTA, MATATIMOR.NET – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan serius terkait prakiraan cuaca tahun ini. Musim kemarau 2026 diprediksi akan jauh lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal.
Dilansir dari InfoPublik.id, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor untuk memitigasi dampak kekeringan ekstrem yang mengancam berbagai wilayah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang 2026 di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (13/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ancaman El Nino di Semester Kedua 2026
Faisal menjelaskan, meskipun saat ini kondisi iklim global berada pada fase netral, terdapat perubahan signifikan yang diprediksi terjadi pada paruh kedua tahun ini.
Indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) saat ini berada di angka +0,28. Namun, memasuki semester kedua 2026, peluang terjadinya fenomena El Nino kategori lemah hingga moderat diprakirakan mencapai 50 hingga 80 persen.
“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Namun, jika El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau, maka dampaknya akan jauh lebih kering,” jelas Faisal.
Strategi Mitigasi: Operasi Modifikasi Cuaca hingga Efisiensi Air
Menyikapi potensi krisis air dan ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), BMKG merekomendasikan beberapa langkah strategis, di antaranya:
- Respons Cepat: Fokus pada wilayah dengan potensi curah hujan sangat rendah.
- Manajemen Air: Penguatan tata kelola waduk dan irigasi berdasarkan data iklim yang akurat.
- Modifikasi Cuaca: Melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca (hujan buatan) untuk mengisi waduk sebelum kemarau puncak.
- Kampanye Efisiensi: Mengajak masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan air dan energi.
Dampak Serius pada Sektor Pertanian dan Infrastruktur
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pelaksana Harian Dirjen Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, menyebutkan bahwa kemarau panjang ini merupakan tantangan serius bagi ketahanan pangan dan infrastruktur.
Penurunan debit sungai dan berkurangnya volume air di waduk dipastikan akan mengganggu pola tanam petani. Adenan menegaskan bahwa koordinasi antara BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah harus diperkuat agar dampak kekeringan tidak berubah menjadi krisis nasional.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi adalah kunci,” tegas Adenan.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, serta pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan iklim 2026.
BMKG berkomitmen terus menyediakan data sains yang akurat sebagai landasan kebijakan nasional agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak buruk bencana hidrometeorologi, baik kekeringan maupun karhutla.
Penulis : Untung S | Redaksi
Editor : Del Neonub
Sumber Berita: Info Publik
