PENJABAT WALI KOTA KUPANG DUKUNG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PENYELENGGARA PEMILU

- Editor

Sabtu, 8 Juli 2023 - 04:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, News.Matatimor – Net :Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH, mendukung upaya untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para penyelenggara pemilu. Dukungan tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kupang bekerja sama dengan BP Jamsostek Cabang NTT di Hotel Kristal, Kamis (06/07/3023)

Hadir dalam diskusi tersebut Kepala BP Jamsostek Cabang NTT, Christian Natanel Sianturi, Ketua KPUD Kota Kupang Decky Ballo, ST.,MM dan Ketua Panwaslu Kota Kupang, Julianus Nomleni. Turut mendampingi Penjabat Wali Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, Kepala Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH, M.Si serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya Penjabat Wali Kota menilai FGD yang diselenggarakan hari ini sangat penting serta strategis bagi proses penyelenggaraan bangsa dan negara. Menurutnya Presiden Jokowi menganggap urusan ini penting sehingga mengeluarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BACA JUGA  Polres Belu Menggelar Sidang Rikmin Awal Penerimaan Calon Taruna/i Akpol T.A 2023, Ini Hasilnya

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jaminan sosial dianggap penting dan mutlak bagi penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah, mengingat pengalaman pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 telah merenggut nyawa banyak petugas.

George menambahkan ada dua peluang untuk memperjuangkan kepentingan ini, yakni pada pengajuan APBD Perubahan Tahun 2023 atau bisa juga pada saat pembahasan APBD murni Tahun 2024. Dia berharap urusan ini bisa diselesaikan secara cepat karena berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta menyangkut kepentingan banyak orang. “Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele,” ujarnya.

BACA JUGA  BREAKING NEWS - Pick Up terbalik di Jalan Waduk Raknamo, 9 Orang Kritis

Kepala BP Jamsostek Cabang NTT, Christian Natanel Sianturi, menjelaskan FGD hari ini merupakan tindak lanjut dari diskusi mereka sebelumnya. Senada dengan Penjabat Wali Kota Kupang dia menjelaskan pengalaman pemilu tahun 2019 lalu dengan kejadian luar biasa yang merenggut nyawa banyak pekerja pemilu memberi hikmah tentang pentingnya membuat rencana penanganan yang lebih baik. Perlu ada intervensi atau penanganan khusus untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja penyelenggara pemilu.

Diakuinya untuk tujuan baik tersebut tentu masih ada sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Karena itu dia berharap lewat diskusi ini dihasilkan hal-hal positif serta semua pihak terkait bisa mencapai kesepakatan untuk memberi perlindungan bagi para pekerja penyelenggara pemilu, supaya mereka bisa bekerja dengan tenang dan tidak kuatir sekaligus membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka juga.

BACA JUGA  Siswa SMAN 1 Takari Dilarang Ikut Ujian, gegara Tunggak Iuran Komite

Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH, M.Si, menambahkan FGD yang diselenggarakan pada hari ini merujuk pada Instruksi Presiden No 2/2021, yang pada point 2 huruf b menulis; Para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jamsostek.

Hal yang sama juga diatur dalam Permendagri 84/2022, tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2023 poin 68. Penyelenggara pemilu yang dimaksud antara lain Anggota KPU kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Komisioner Panwaslu kabupaten/kota, panwascam, pengawas kelurahan juga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel matatimor.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahasiswa Kedokteran Undana Edukasi Bahaya Merokok dan Anemia Siswi di MAN Kota Kupang
Jelang Perlombaan HGN 2026, PGRI Fatuleu Barat Gelar Ibadah Bersama
Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara
Viktor Laiskodat dan Xanana Gusmao Bahas Masa Depan Pulau Timor
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT
SIAP-SIAP! BSU Rp900 Ribu Cair Kuartal IV 2026, Ini 4 Kriteria Pekerja Penerimanya
Logo Hari Guru Nasional 2026 Resmi: Makna, Filosofi Warna, dan Link Download
Peserta BPJS PBI JK Desil 6–10 Diberi Waktu 90 Hari, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WITA

Mahasiswa Kedokteran Undana Edukasi Bahaya Merokok dan Anemia Siswi di MAN Kota Kupang

Kamis, 19 November 2026 - 18:09 WITA

Jelang Perlombaan HGN 2026, PGRI Fatuleu Barat Gelar Ibadah Bersama

Rabu, 11 November 2026 - 19:19 WITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Sabtu, 7 November 2026 - 07:26 WITA

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT

Selasa, 3 November 2026 - 13:24 WITA

SIAP-SIAP! BSU Rp900 Ribu Cair Kuartal IV 2026, Ini 4 Kriteria Pekerja Penerimanya

Berita Terbaru

Inspirasi Kotbah Hari Raya Kristus Raja - Foto olahan Konsos

Iman & Gereja

QUALIS REX, TALIS GREX – Inspirasi Kotbah Hari Raya Kristus Raja

Sabtu, 21 Nov 2026 - 10:49 WITA

Pilkades Kalali - Olahan Redaksi

BERITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Rabu, 11 Nov 2026 - 19:19 WITA

Foto Del Neonub - Olahan Redaksi

Iman & Gereja

RELIGIUS TANPA PATUNG?

Senin, 9 Nov 2026 - 17:26 WITA