NTT Dapat 14 Kantor Pos Baru, Komdigi Pastikan Rakyat di Ujung Negeri Tak Terlupakan

Layanan Pos dan Bantuan Sosial Kini Lebih Dekat

- Editor

Senin, 10 November 2025 - 04:49 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, kehadiran Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) merupakan bagian penting dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat. Foto: Humas Kemkomdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, kehadiran Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) merupakan bagian penting dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat. Foto: Humas Kemkomdigi

92 Kantor Pos Baru Resmi Beroperasi: Komdigi Pastikan Layanan dan Bantuan Sosial Kian Dekat ke Rakyat

Jakarta, matatimor.net — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meresmikan 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) baru yang tersebar di berbagai wilayah terpencil Indonesia. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam memperluas jangkauan layanan publik dan memastikan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sampai ke tangan penerima manfaat tepat waktu.

Peresmian dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (9/11/2025).

“Penambahan 92 KCP LPU ini merupakan bagian dari amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran BLT bagi 35 juta keluarga penerima manfaat dapat selesai pada akhir November,” jelas Meutya.

PASANG IKLAN ANDA DI SINI!

ads

MURAH! Hubungi 08113810024

Dengan tambahan tersebut, total KCP LPU di seluruh Indonesia kini mencapai 2.460 kantor. Tiga provinsi dengan penambahan terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).

BACA JUGA  Bencana Badai Seroja Telah Berlalu, Rumah Stimulan Bagi Korban Di Desa Tasain Kabupaten Belu Mangkrak.

Meutya menegaskan, pembangunan KCP LPU bukan hanya soal memperluas jangkauan layanan pos, tetapi juga strategi untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.

“Harapannya, ekonomi lokal bisa tumbuh dan kantor pos di wilayah itu nantinya mandiri, tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah,” ujarnya.

PT Pos Indonesia: Negara Hadir Lewat Layanan Universal

Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa pembukaan KCP LPU adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga akses publik hingga wilayah paling terpencil.

“Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, tentu sulit bagi Pos Indonesia untuk membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu, pemerintah hadir melalui Komdigi agar layanan universal tetap berjalan,” kata Haris.

Ia juga menjelaskan inisiatif “KCP LPU Merdeka”, yakni program yang mendorong setiap kantor cabang untuk mandiri secara finansial dan berkontribusi pada ekonomi lokal.

“Jika pendapatannya sudah surplus, statusnya akan naik menjadi kantor pos konvensional. Dana pemerintah kemudian bisa dialihkan untuk membuka layanan baru di daerah lain,” tandasnya.

Langkah Strategis Menuju Indonesia Terhubung 2045

Pembukaan 92 kantor baru ini merupakan bagian dari strategi Indonesia Terhubung 2045, yang menargetkan pemerataan layanan publik digital dan sosial hingga tingkat desa. Program ini juga memperkuat konektivitas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor ekonomi di seluruh pelosok negeri.

BACA JUGA  Mengaku Sebagai Wartawan IPJI, Mohamad Yapi Abdulah Harus Mendekam di Rutan Polres Belu. Ini Modusnya

Kehadiran KCP LPU diharapkan tidak hanya memperlancar distribusi BLT dan layanan pos, tetapi juga menjadi pusat ekonomi rakyat baru di banyak daerah pedesaan dan kepulauan.

“Negara harus hadir hingga titik terjauh republik ini. Dari Sabang sampai Rote, setiap warga berhak atas layanan publik yang setara,” pungkas Meutya Hafid.

Redaksi: matatimor.net
Editor: Del Neonub

Facebook Coment

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel matatimor.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Paus Tunjuk Mgr. Walter Erbì sebagai Nunsius Apostolik untuk Indonesia dan ASEAN
Jejak Iman Sejak 1942: Uskup Agung Kupang Disambut Adat Lamaholot pada HUT ke-30 Paroki Pariti
Pemerintah Peringatkan Bahaya Ilusi Algoritma Saat Masyarakat Sampaikan Aspirasi
Lengkap! 45 Butir Pancasila dan Contoh Pengamalannya
Rayakan Pentakosta, Komunitas Pasutri ME Tanggung Koor di Paroki Sta. Helena Camplong
Seruan Pastoral KWI: “Bangkit Bersama dalam Pengharapan” di Tengah Krisis Bangsa
200 Ribu Anak Terpapar Judi Online, Keluarga Diminta Jadi Benteng Utama
Guru Non-ASN Tak Perlu Cemas, Kemendikdasmen Beri Jaminan Keberlanjutan Tugas
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 05:03 WITA

Paus Tunjuk Mgr. Walter Erbì sebagai Nunsius Apostolik untuk Indonesia dan ASEAN

Senin, 29 Juni 2026 - 20:16 WITA

Jejak Iman Sejak 1942: Uskup Agung Kupang Disambut Adat Lamaholot pada HUT ke-30 Paroki Pariti

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:20 WITA

Pemerintah Peringatkan Bahaya Ilusi Algoritma Saat Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Senin, 1 Juni 2026 - 08:49 WITA

Lengkap! 45 Butir Pancasila dan Contoh Pengamalannya

Minggu, 24 Mei 2026 - 12:04 WITA

Rayakan Pentakosta, Komunitas Pasutri ME Tanggung Koor di Paroki Sta. Helena Camplong

Berita Terbaru

Foto oleh matatimor

KOTBAH & RENUNGAN

Kekuatan Sabda Allah dan Tanggung Jawab Iman Kita

Sabtu, 11 Jul 2026 - 11:48 WITA

Grafis oleh matatimor.net

KOTBAH & RENUNGAN

Menemukan Kedamaian yang Hilang di Tengah Hidup Sehari-hari

Sabtu, 4 Jul 2026 - 07:54 WITA

KOTBAH & RENUNGAN

Panggilan Menuju Kekudusan dan Ganjaran Melimpah dari Allah

Sabtu, 27 Jun 2026 - 17:33 WITA

error: Content is protected !!