NTT Dapat 14 Kantor Pos Baru, Komdigi Pastikan Rakyat di Ujung Negeri Tak Terlupakan

Layanan Pos dan Bantuan Sosial Kini Lebih Dekat

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, kehadiran Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) merupakan bagian penting dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat. Foto: Humas Kemkomdigi

92 Kantor Pos Baru Resmi Beroperasi: Komdigi Pastikan Layanan dan Bantuan Sosial Kian Dekat ke Rakyat

Jakarta, matatimor.net — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meresmikan 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) baru yang tersebar di berbagai wilayah terpencil Indonesia. Langkah ini menegaskan komitmen negara dalam memperluas jangkauan layanan publik dan memastikan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sampai ke tangan penerima manfaat tepat waktu.

Peresmian dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (9/11/2025).

“Penambahan 92 KCP LPU ini merupakan bagian dari amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran BLT bagi 35 juta keluarga penerima manfaat dapat selesai pada akhir November,” jelas Meutya.

Dengan tambahan tersebut, total KCP LPU di seluruh Indonesia kini mencapai 2.460 kantor. Tiga provinsi dengan penambahan terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).

Meutya menegaskan, pembangunan KCP LPU bukan hanya soal memperluas jangkauan layanan pos, tetapi juga strategi untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.

“Harapannya, ekonomi lokal bisa tumbuh dan kantor pos di wilayah itu nantinya mandiri, tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah,” ujarnya.

PT Pos Indonesia: Negara Hadir Lewat Layanan Universal

Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa pembukaan KCP LPU adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga akses publik hingga wilayah paling terpencil.

“Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, tentu sulit bagi Pos Indonesia untuk membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu, pemerintah hadir melalui Komdigi agar layanan universal tetap berjalan,” kata Haris.

Ia juga menjelaskan inisiatif “KCP LPU Merdeka”, yakni program yang mendorong setiap kantor cabang untuk mandiri secara finansial dan berkontribusi pada ekonomi lokal.

“Jika pendapatannya sudah surplus, statusnya akan naik menjadi kantor pos konvensional. Dana pemerintah kemudian bisa dialihkan untuk membuka layanan baru di daerah lain,” tandasnya.

Langkah Strategis Menuju Indonesia Terhubung 2045

Pembukaan 92 kantor baru ini merupakan bagian dari strategi Indonesia Terhubung 2045, yang menargetkan pemerataan layanan publik digital dan sosial hingga tingkat desa. Program ini juga memperkuat konektivitas antara pemerintah, masyarakat, dan sektor ekonomi di seluruh pelosok negeri.

Kehadiran KCP LPU diharapkan tidak hanya memperlancar distribusi BLT dan layanan pos, tetapi juga menjadi pusat ekonomi rakyat baru di banyak daerah pedesaan dan kepulauan.

“Negara harus hadir hingga titik terjauh republik ini. Dari Sabang sampai Rote, setiap warga berhak atas layanan publik yang setara,” pungkas Meutya Hafid.

Redaksi: matatimor.net
Editor: Del Neonub