Jakarta, InfoPublik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan pamer harta dan kekuasaan di media sosial (medsos). Karena, perbuatan itu termasuk hal yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai ASN.
Larangan itu, berlaku bagi seluruh ASN di berbagai jenjang jabatan. Dari mulai instansi aparat penegak hukum maupun aparatur pemerintah pada beberapa waktu mendatang.
“Saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita [dan] kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasan, pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di media sosial, kalau aparat birokrasi, ya sangat-sangat tidak pantas,” kata Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 dan Kebijakan di bidang ASN dan Reformasi Birokrasi, Istana negara, DKI Jakarta pada Kamis (2/3/2023).
Menurut Presiden, dengan pamer harta dan kekuasaan itu menimbulkan kesan yang jauh dari marwah ASN. Akibatnya, masyarakat enggan menggunakan jasa pelayanan publik yang telah disediakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah.
“Pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis,” kata Presiden.
Atas fenomena itu, Presiden pun menginstruksikan para jajarannya untuk mengambil tindakan kepada seluruh ASN.
“Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, termasuk di Polri, Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam. Kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya,” pungkas presiden.
