KPK Monitor Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di NTT

- Editor

Jumat, 21 Oktober 2022 - 14:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang, MatatimorNews– Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengatakan mendorong upaya perbaikan tata kelola pertambangan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. 

“Koordinasi antar-pemerintah pusat dan daerah, memiliki tujuan yang sama dalam menghindari benturan di kemudian hari. Serta memiliki visi dan misi yang sama untuk pengelolaan tambang, agar memiliki nilai tambah bagi sumber daya manusia di daerah tersebut,” kata Alex, dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat (21/10/2022).

KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dan supervisi pada Sektor Pertambangan di wilayah Provinsi NTT. Rapat itu dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alex menjelaskan mengenai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yakni terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Pendelegasian tersebut, imbuhnya, dilakukan untuk melaksanakan tata kelola yang baik dan efektif.

BACA JUGA  Wabup SBD Buka Open Turnamen Pacuan Kuda Kapolres SBD Cup

“Pertambangan Minerba membawa semangat pengelolaan yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien untuk pembangunan nasional secara berkelanjutan. Undang-Undang tersebut, menekankan pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” ujar Alex.

Oleh karenanya, untuk mengantisipasi lemahnya pengawasan karena resentralisasi kewenangan pertambangan, KPK melakukan monitoring secara khusus pengelolaan pertambangan di wilayah NTT. Sehingga, para peserta rakor diharapkan bisa memahami struktur dan fungsi masing-masing untuk menghindari kesalahan dan bisa mencegah terjadinya korupsi.

Yohana Lisa Pally, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah, menyampaikan, salah satu sektor andalan dari sumber daya alam di Provinsi NTT ialah energi baru dan terbarukan, serta sumber daya mineral. Pontensi sumber daya energi di NTT, dapat dikembangkan menjadi energi listrik yang bersih.

BACA JUGA  Viktor Laiskodat: Kehadiran Bandara Internasional Oecusse Memberikan Dampak Transportasi Dan Ekonomi Bagi Indonesia (NTT)

“Besarnya potensi itu menjadi sebuah anugerah dan tantangan bagi Pemprov NTT, untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karenanya, dalam mengelola sektor pertambangan mineral dan batubara, Pemprov NTT berpedoman pada regulasi yang ada, dengan pembagian kewenangan antar-pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Yohana.

Banyaknya izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di Provinsi NTT, tentu harus dikelola secara baik dan benar agar tidak menimbulkan permasalahan, termasuk peluang terjadinya kerugian negara dan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara atau pelaku usaha pertambangan.

“Pemprov NTT ingin agar pendelegasian mencapai tujuannya dimana tidak ada tata kelola pertambangan minerba yang berkurang, dan semuanya tetap berjalan baik. Yang terpenting ialah publik mendapat layanan terbaik dan tidak terputus,” ujarnya.

BACA JUGA  Pupuk Bersubsidi Lolos Ke Timor Leste, Ketua Komisi II DPRD Belu : Ini Tanggung Jawab Bea Cukai

Pada pokoknya, Perpres mendelegasikan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.

Selain IUP, pemberian perizinan lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk satu Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga turut didelegasikan.

Pendelegasian Perizinan juga dibarengi dengan pendelegasian kewenangan untuk pemberian dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan. Penetapan harga patokan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan, pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Foto: Dok KPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel matatimor.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara
Viktor Laiskodat dan Xanana Gusmao Bahas Masa Depan Pulau Timor
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT
SIAP-SIAP! BSU Rp900 Ribu Cair Kuartal IV 2026, Ini 4 Kriteria Pekerja Penerimanya
Logo Hari Guru Nasional 2026 Resmi: Makna, Filosofi Warna, dan Link Download
Peserta BPJS PBI JK Desil 6–10 Diberi Waktu 90 Hari, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan
SMA di Kabupaten Kupang Bangun Optimisme Tingkatkan Hasil TKA 2026
Belunews.com Terpilih Jadi Sampel Survei BPS Kabupaten Belu
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 19:19 WITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Minggu, 8 November 2026 - 00:26 WITA

Viktor Laiskodat dan Xanana Gusmao Bahas Masa Depan Pulau Timor

Sabtu, 7 November 2026 - 07:26 WITA

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT

Senin, 2 November 2026 - 22:20 WITA

Logo Hari Guru Nasional 2026 Resmi: Makna, Filosofi Warna, dan Link Download

Minggu, 1 November 2026 - 20:08 WITA

Peserta BPJS PBI JK Desil 6–10 Diberi Waktu 90 Hari, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan

Berita Terbaru

Pilkades Kalali - Olahan Redaksi

BERITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Rabu, 11 Nov 2026 - 19:19 WITA

Foto Del Neonub - Olahan Redaksi

Iman & Gereja

RELIGIUS TANPA PATUNG?

Senin, 9 Nov 2026 - 17:26 WITA

Extreme Rain Warning Over Timor | gambar olahan Redaksi

BERITA

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT

Sabtu, 7 Nov 2026 - 07:26 WITA