Kadis Dukcapil Kab. Kupang Kalah Melawan Warga Di PTUN

- Editor

Jumat, 28 Oktober 2022 - 15:57 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang – matatimor.net – Gugatan Warga Desa Oesao Atas Nama Yusup Saduk terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Rian Van Frits Kapitan S.H.,M.H, Kuasa Hukum Warga (Penggugat) (Dok Pribadi)

Rian Van Frits Kapitan S.H.,M.H selaku kuasa hukum dari Yusup Saduk (Penggugat) saat diwawancarai matatimor.net di kediamannya, Jumat (28/10/2022) menyatakan, Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor : 142/TL/DPP.KPG/2005, tangal 1 Januari 2005 atas nama Natalia Olang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dinyatakan batal dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Melalui Putusan Nomor : 41/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Oktober 2022, selain itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang juga diperintahkan untuk mencabut dokument tersebut dan dihukum untuk membayar biaya perkara oleh majelis hakim.

Menurut Rian, sebab penerbitan Akta Kelahiran oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1785, tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang Terlambat Pencatatannya. Dalam Surat Mendagri itu menyatakan jika seorang anak saat dilahirkan tidak langsung dicatat kelahirannya dan baru dicatatkan dikemudian hari, maka itu dikategorikan sebagai kelahiran yang pencatatannya terlambat.

BACA JUGA  Kapolres Belu Mewujudkan Kerinduan Seorang Bocah Yang Ingin Bersekolah Namun Tak Memiliki Seragam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rian menjelaskan, Jika hal ini terjadi, pencatatan/pembuatan akte kelahirannya wajib melampirkan surat keterangan dari Desa/Kelurahan tentang identitas anak yang akan dicatat dan mendapatkan akta kelahiran tersebut. Faktanya hal ini tidak dilakukan dalam kasus akta kelahiran yang kami gugat, walaupun akta ini masuk dalam akta yang terlambat pencatatannya.

Oleh sebab itu, akta kelahirannya tidak prosedural dan tidak sah, akibatnya seluruh dokumen ikutan yang diterbitkan atas dasar akta kelahiran itu otomatis juga menjadi tidak sah. Sehingga pada saat pembuktian kami berhasil membuktikan dalil – dalil gugatan kami dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran yang kami gugat dikabulkan oleh Pengadilan.

Lanjut Rian mengatakan, Natalia Olang bukanlah anak sah dari Almarhum Johan Olang dan Almarhumah Yohanse Aplonia Saduk, akan tetapi didalam akta kelahiran yang kami gugat memuat keterangan Natalia Olang anak yang sah dari keduanya. Hal ini secara substansial sangat bertentangan dengan Pasal 42 Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan : “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Bagaimana akta kelahiran menyatakan yang bersangkutan anak sah, sedangkan faktanya dia bukan anak yang sah, inipun berhasil kami buktikan dalam persidangan dengan bukti surat dan keterangan saksi – saksi.

BACA JUGA  Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang utang di RSUD Prof. W.Z Yohanes Kupang sebesar 1 M Lebih.

“Yang bersangkutan juga tidak pernah diangkat melalui penetapan pengadilan sebagai anak angkat oleh Almarhum Johan Olang dan Almarhumah Yohanse Aplonia Saduk sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Kami punya surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kupang maupun Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan pengangkatan anak nama yang bersangkutan, oleh karena itu jangankan dinyatakan sebagai anak sah, dinyatakan sebagai anak angkat dalam catatan pinggir akta kelahiran itu saja sudah tidak ada pijakan hukumnya bagi Kepala Dinas”, ujar Rian Pengacara Muda yang sering mengalahkan Pemerintah di Pengadilan ini.

Lebih Lanjut Rian menambahkan, penerbitan akta kelahiran tersebut juga sangat bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sebab dalam menentukan hubungan hukum antara Natalia Olang dengan Almarhum Johan Olang dan Almarhumah Yohanse Aplonia Saduk dalam akta kelahiran, Kepala Dinas tidak mendasarinya pada informasi dan dokumen yang lengkap tentang siapa sebenarnya Orang Tua kandung dari Natalia Olang.

BACA JUGA  Songsong Hari Bhayangkara ke 77, Kapolres Belu Adakan Pembagian Air Bersih di Lokasi Dampak Kekeringan

Bahwa implikasi dari dibatalkannya akta kelahiran oleh Pengadilan ini teramat kompleks dan masif. Tidak hanya berakibat putusnya hubungan hukum antara Natalia Olang dengan Almarhum Johan Olang dan Almarhumah Yohanse Aplonia Saduk tetapi sampai pada keabsahan dokumen – dokumen yang diterbitkan.

“Kami akan melakukan kajian dan telah terhadap perbuatan – perbuatan yang didasarkan pada dokumen yang dibatalkan itu dan nyata – nyata sangat merugikan klien saya Pak Yusup. Pihak – pihak yang terlibat dalam pembuatan akta kelahiran tersebut harus dimintai pertanggungjawaban hukum selain Almarhum Johan Olang dan Almarhumah Yohanse Aplonia Saduk, Pertanggungjawaban hukum yang kami maksud adalah pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata” tutup Rian yang juga merupakan Dosen termuda di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel matatimor.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara
Viktor Laiskodat dan Xanana Gusmao Bahas Masa Depan Pulau Timor
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT
SIAP-SIAP! BSU Rp900 Ribu Cair Kuartal IV 2026, Ini 4 Kriteria Pekerja Penerimanya
Logo Hari Guru Nasional 2026 Resmi: Makna, Filosofi Warna, dan Link Download
Peserta BPJS PBI JK Desil 6–10 Diberi Waktu 90 Hari, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan
SMA di Kabupaten Kupang Bangun Optimisme Tingkatkan Hasil TKA 2026
Belunews.com Terpilih Jadi Sampel Survei BPS Kabupaten Belu
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 19:19 WITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Minggu, 8 November 2026 - 00:26 WITA

Viktor Laiskodat dan Xanana Gusmao Bahas Masa Depan Pulau Timor

Sabtu, 7 November 2026 - 07:26 WITA

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT

Senin, 2 November 2026 - 22:20 WITA

Logo Hari Guru Nasional 2026 Resmi: Makna, Filosofi Warna, dan Link Download

Minggu, 1 November 2026 - 20:08 WITA

Peserta BPJS PBI JK Desil 6–10 Diberi Waktu 90 Hari, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan

Berita Terbaru

Pilkades Kalali - Olahan Redaksi

BERITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Rabu, 11 Nov 2026 - 19:19 WITA

Foto Del Neonub - Olahan Redaksi

Iman & Gereja

RELIGIUS TANPA PATUNG?

Senin, 9 Nov 2026 - 17:26 WITA

Extreme Rain Warning Over Timor | gambar olahan Redaksi

BERITA

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT

Sabtu, 7 Nov 2026 - 07:26 WITA