Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2026 dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Jakarta.
Persetujuan ini menandai langkah strategis DPR dan pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.
Menteri Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan penuh Komisi X terhadap usulan perubahan RKA Kemendikdasmen 2026. Ia menegaskan bahwa seluruh program kerja kementerian selaras dengan visi Presiden 2025–2029 yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen bertema “Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Partisipasi Semesta.”
“Dengan dukungan Komisi X, kami semakin percaya diri memperkuat kebijakan pendidikan yang adil, berkualitas, dan relevan, sekaligus membentuk jati diri bangsa yang kokoh berlandaskan nilai-nilai luhur Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti, Sabtu (6/9/2025).
Kemendikdasmen menyatakan siap menjalankan lima program prioritas 2026, yakni:
- Mempercepat wajib belajar 13 tahun,
- Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran,
- Menguatkan kesejahteraan, kualitas, dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan,
- Memperkuat pendidikan vokasi,
- Mendorong pemajuan kebahasaan dan kesastraan.
Program ini diproyeksikan membuka akses pendidikan merata dari perkotaan hingga wilayah 3T, serta menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi nasional.
Seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap RKA 2026 dengan sejumlah catatan strategis. Fraksi PDI Perjuangan lewat Mercy Chriesty Barends menekankan pengawasan program digitalisasi sekolah di daerah 3T serta tambahan anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) di jenjang PAUD. Sementara Fraksi PKS melalui Reni Astuti meminta perhatian lebih terhadap pendidikan inklusi dan kesejahteraan tenaga pendidikan non-guru seperti penjaga sekolah dan staf pendukung.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menutup rapat dengan menegaskan bahwa DPR menyetujui pagu anggaran Kemendikdasmen dalam RAPBN 2026, termasuk usulan tambahan dana. Ia juga meminta kementerian menjadikan masukan Komisi X sebagai rujukan penyusunan kebijakan tahun depan.
“Komisi X DPR RI akan terus mendukung kebijakan pendidikan nasional agar sesuai dengan kebutuhan bangsa dan harapan masyarakat,” tegas Esti.
