Jakarta, matatimornews (InfoPublik)– Pemerintah dipastikan akan terus menggenjot akselerasi transformasi digital nasional selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2024 mendatang.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengatakan dalam melakukan akselerasi transformasi digital, pemerintah menekankan fokus pada empat sektor strategis, yakni ketersediaan payung hukum, tata kelola spektrum, pembangunan infrastruktur TIK yang memadai, dan talenta digital yang unggul.
“Ada empat hal yang terpetik dalam ingatan dan pikiran saya yang menjadi policy (kebijakan) untuk kita lakukan bersama-sama sekarang dan beberapa waktu ke depan selama periode kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo Kabinet Indonesia Maju,” ujar Menkominfo saat menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-27 Telkomsel di Jakarta pada Selasa (7/6/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam acara tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan. Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Telkomsel Wishnutama Kusubandio, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, serta jajaran komisaris dan direksi Telkom Indonesia dan Telkomsel.
Lebih lanjut Menteri Johnny, menjelaskan, pada sektor pertama, pemerintah berupaya memastikan payung hukum yang memadai sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghasilkan ekonomi derivatif.
Contohnya adalah pada loka pasar (e-commerce), teknologi kesehatan (health technology) dan teknologi finansial (financial technology) melalui regulasi yang ramah investasi.
“Kedaulatan digital hanya bisa kita capai bila kita mempunyai payung regulasi yang memadai. Di sisi yang satu memastikan kedaulatan digital kita, di sisi yang lain membuka ruang agar ramah terhadap investasi,” jelasnya.
Pada sektor kedua, yakni tata kelola spektrum, pemerintah berupaya melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi.
Tujuannya, untuk memastikan ketersediaan spektrum yang memadai bagi pengembangan dan adopsi teknologi baru di sisi upstream telekomunikasi Indonesia.
“Saat ini kita baru menggunakan sekitar 737 megahertz (Mhz) spektrum di semua level lower band, mudah-mudahan segera nanti kita pakai millimeter wave untuk 5G. Kita membutuhkan setidaknya 2.047 Mhz spektrum untuk mendukung transformasi digital Indonesia,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Menkominfo berharap ekosistem telekomunikasi memperhatikan alokasi spektrum frekuensi pada saat Pemerintah melakukan refarming agar tata kelola sumber daya spektrum menjadi lebih efisien.
“Tidak saja bagi penerimaan negara, tetapi lebih efisien di dalam mengisi kebutuhan spektrum untuk pengembangan perekonomian nasional dan atau kebutuhan nasional lainnya dari sisi telekomunikasi,” jelasnya.
Di sektor ketiga, yakni penggelaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pemerintah dipastikan menjalankan komitmen menutup kesenjangan digital melalui pembangunan infrastruktur TIK secara besar-besaran.
Dalam pembangunan infrastruktur itu, pemerintah membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan di sektor TIK seperti Telkomsel.
“Saya harapkan jajaran Telkomsel yang sudah bersama-sama, terus bersama-sama bahkan lebih kuat kolaborasinya untuk memastikan penggelaran ICT (Information and Communication Technology) infrastruktur yang memadai dan tersebar rata di seluruh wilayah tanah air,” tuturnya.
Sedangkan di sektor keempat, yakni talenta digital Indonesia yang unggul, pemerintah, melalui Kementerian Kominfo juga telah melakukan berbagai langkah pengembangan sumber daya manusia (SDM), seperti menggelar program digital talent scholarship (DTS).
“Karenanya saya mengajak dan mengundang kita sekalian ekosistem telekomunikasi nasional, hulu dan hilir untuk bergandengan tangan bersama-sama memastikan untuk menghasilkan digital talent yang cukup dan memadai,” tandasnya.
Foto: AHY/Humas Kominfo
