Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengumumkan enam keputusan penting sebagai respons terhadap aspirasi publik yang terangkum dalam dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat”. Keputusan itu dihasilkan melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, dan diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat malam (5/9/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggapan DPR atas desakan masyarakat. “Hari ini kami menyampaikan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi yang digelar pada Kamis (4/9/2025),” ujarnya dalam konferensi pers.
Enam keputusan yang telah disepakati dan ditandatangani pimpinan DPR adalah sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung mulai 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota DPR mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
- Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi menyeluruh, meliputi biaya listrik, telepon, komunikasi, hingga transportasi.
- Penghentian hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik.
- Koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) dengan mahkamah partai untuk menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR.
- Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan DPR.
Dasco menegaskan bahwa seluruh pimpinan DPR—Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal—telah menandatangani keputusan tersebut.
Merespons Aspirasi Publik
Langkah DPR ini disebut sebagai jawaban awal terhadap gelombang aspirasi masyarakat yang menuntut penegakan hukum, penghentian kekerasan aparat, transparansi anggaran, serta reformasi DPR dan partai politik. Beberapa tuntutan utama yang disuarakan publik antara lain:
Pembentukan tim investigasi independen atas kasus kekerasan aparat.
Penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil.
Pembebasan demonstran tanpa kriminalisasi.
Transparansi penuh anggaran DPR, termasuk gaji dan fasilitas.
Reformasi menyeluruh DPR, partai politik, dan sistem perpajakan.
Meski disambut sebagai langkah positif, sejumlah kalangan menilai enam keputusan DPR masih sebatas permulaan. “Ada respons, tetapi publik tentu menunggu tindak lanjut nyata, khususnya soal investigasi HAM, reformasi DPR, dan penguatan KPK,” ujar salah satu perwakilan koalisi masyarakat sipil.
Dengan keputusan ini, DPR menegaskan komitmennya untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan dialog dengan masyarakat sipil.
