Pemerintah Gulirkan Kredit Industri Padat Karya, Cek Syaratnya!

Jakarta, matatimor-net – Pemerintah meluncurkan program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pemerintah mendorong sektor padat karya seperti industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, alas kaki, furnitur, hingga mainan anak agar semakin kuat.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, program ini menjadi tonggak penting karena memberi akses pembiayaan dengan subsidi bunga. “Dengan KIPK, pelaku industri padat karya bisa meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Program KIPK di Denpasar, Bali, Kamis (4/9/2025).

BACA JUGA  Dirjen Imigrasi Mengeluarkan Kebijakan Visa Multiple Entry 5 Tahun untuk Tujuan Bisnis dan Wisata

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah menyediakan pinjaman mulai Rp500 juta hingga Rp10 miliar melalui KIPK, dengan subsidi bunga atau marjin sebesar 5 persen. Pelaku industri bisa memanfaatkan tenor fleksibel hingga delapan tahun untuk melakukan ekspansi, modernisasi peralatan produksi, maupun tambahan modal kerja.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sebanyak 3.739 pelaku industri berpotensi menerima manfaat KIPK. Kemenperin terus menggandeng kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan bank penyalur agar pelaku industri yang belum terdaftar bisa segera mengakses program ini.

Bank Penyalur dan Syarat Penerima KIPK

Sebanyak 12 bank siap menyalurkan KIPK, yaitu BNI, BRI, Bank Bukopin, Bank Nationalnobu, BPD Bali, BPD DIY, BPD Jawa Tengah, BPD Sumatera Utara, Bank Aceh Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Mandiri, dan Bank Kalimantan Barat.

Pelaku industri padat karya dapat langsung mendatangi bank-bank tersebut untuk mengajukan KIPK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 34 Tahun 2025, penerima KIPK bisa berupa individu maupun badan usaha yang bergerak di sektor padat karya tertentu.

Calon penerima KIPK wajib memenuhi kriteria berikut:

1. Memenuhi komitmen perizinan berusaha.
2. Memiliki akun SIINas.
3. Menyampaikan data industri melalui SIINas.
4. Menjalankan kewajiban perpajakan pada satu tahun pajak terakhir sesuai peraturan.

Pemanfaatan KIPK

Pelaku industri bisa menggunakan KIPK untuk:

• Membeli mesin dan/atau peralatan produksi baru melalui kredit/pembiayaan investasi.
• Membeli mesin dan/atau peralatan produksi baru serta tambahan modal kerja melalui kombinasi kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja, sesuai penilaian bank penyalur.