Jakarta – MTN – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengingatkan peran pemerintah daerah (pemda) dalam mempercepat akselerasi tranformasi digital, melalui pemerataan akses internet di wilayah masing-masing.
“Butuh kolaborasi, kerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau tidak, fasilitas infrastruktur digital ada dimana, masyarakatnya ada di mana? Tidak nyambung. Jangan sampai yang seperti ini terjadi, di sinilah perlu kolaborasi. Ini bukan taking for granted, ini bukan asal terima saja, karenanya apa yang sudah dibangun ini harus digunakan semaksimal mungkin. Apa yang sedang dibangun harus ada kolaborasi yang kuat,” ujar Menkominfo dalam keterangannya terkait kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (21/12/2022).
Dalam kunjungan kerja itu, turut hadir Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha BAKTI Kominfo Dhia Anugrah Febriansa, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut, pewakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda Kabupaten Manggarai, serta pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menkominfo mengatakan, pemerintah dapat melakukan pemerataan akses internet lewat pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G berkat komitmen pembiayaan dan komitmen politik yang kuat.
Sebab, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur internet tersebut sangat besar dan harus dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu uang negara (melalui APBN) dan membangun di kawasan yang tidak dibangun oleh mitra operator seluler karena kawasan di sini adalah nonkomersial atau yang sulit dibangun dan tidak menghasilkan return on investment yang memadai,” kata Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo, NTT merupakan salah satu wilayah yang relatif sulit dijangkau karena faktor letak geografisnya.
Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Kominfo, berupaya agar masyarakat bisa mengakses layanan telekomunikasi seluler untuk mengambil bagian dalam akselerasi transformasi digital.
“Karenanya, pada saat awal pemerintah merancang pembangunan infrastruktur hulu digital di Indonesia, kami juga melihat untuk membantu kawasan Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur,” tutur dia.
Dia mengingatkan agar pemerintah daerah turut berperan aktif dalam menyukseskan program, transformasi digital, karena pembangunan infrastruktur digital memerlukan ketersediaan lahan.
Dalam hal ini, dukungan pemeritah daerah diperlukan dalam menentukan tata ruang penempatan infrastruktur digital dan lokasi layanan yang membutuhkan akses telekomunikasi.
“Sekali Tower BTS dibangun di situ, rencana pembangunan dan tata ruang desa, kecamatan, kabupaten, berbasis infrastruktur itu. Jangan sampai infrastrukturnya dibangun di satu tempat, sementara aktivitas dibangun di tempat yang lain lagi. Hal-hal seperti ini kelihatan sederhana, tetapi sangat mempengaruhi kualitas layanan,” jelas Menteri Johnny.
Foto: AYH/Humas Kominfo
