Komunikasi & Transparansi, Mencegah Bola Liar Isu Pemotongan TPP Guru di Kabupaten Kupang (Catatan Redaksi) Oleh Yupiter Loinati
Oelamasi, MATATIMOR – Isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru ASN tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kupang telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran yang muncul, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw, memberikan penjelasan rinci terkait kebijakan ini.
Menurut Rahakbauw, pemotongan TPP ini berdasarkan aturan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. TPP dan besarananya meyesesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dalam aturan terkait APBD. Hal ini merupakan langkah yang diambil untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah dan menghindari potensi defisit anggaran.
Pengurangan setengah dari TPP, yang sebelumnya sebesar Rp.650.000 menjadi Rp.306.406, merupakan hasil dari evaluasi kemampuan keuangan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kupang nomor 2 dan 37 tahun 2023, yang menggambarkan perubahan anggaran daerah tahun 2023.
Dalam penjelasannya, Rahakbauw menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi guru ASN, tetapi juga merata dari pejabat tertinggi hingga staf di bawah. Ini menunjukkan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.
Dalam konteks komunikasi, penulis mencatat pentingnya keterbukaan informasi terkait kebijakan ini. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman di kalangan guru. Pemerintah melalui dinas terkait diharapkan melakukan semacam sosialisasi guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para guru terkait kebijakan pengurangan TPP.
Selain itu, transparansi dalam menyajikan informasi kebijakan keuangan daerah juga penting. Pemerintah melalui lembaga terkait perlu menyediakan informasi secara terbuka dan jelas tentang evaluasi keuangan daerah yang menjadi dasar pengurangan TPP. Dengan demikian, para guru dapat memahami konteks kebijakan tersebut dengan lebih baik.
Dengan adanya komunikasi dan transparansi serta evaluasi secara berkala akan membantu mengelola isu ini secara lebih baik dan mencegahnya menjadi bola liar yang dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang pada gilirannya menurunkan kualitas pendidikan dan kinerja ASN di Kabupaten Kupang.
