Ketua Diaspora Rote Ndao Paparkan Akar Kemiskinan & Strategi Penanggulangan

Ketua Diaspora Rote Ndao Paparkan Akar Kemiskinan Daerah dan Kerangka Penanggulangannya

Rote Ndao — Ketua Diaspora Rote Ndao, Alfred Zakarias, menegaskan bahwa kemiskinan yang masih membelenggu masyarakat daerah, khususnya wilayah kepulauan dan perdesaan, merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan penanganan serius, terencana, dan berlandaskan hukum nasional.

Menurut Alfred, kemiskinan tidak boleh dipahami sebatas keterbatasan pendapatan, melainkan sebagai kegagalan sistemik dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kemiskinan adalah persoalan struktural. Negara wajib hadir melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil,” tegas Alfred Zakarias.

A. DASAR HUKUM PENANGANAN KEMISKINAN

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain:

1. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan.
3. Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

B. JENIS KEMISKINAN

1. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi ketertinggalan ekonomi dibandingkan standar hidup masyarakat pada umumnya.
2. Kemiskinan Absolut/Destitusi (Kemiskinan Ekstrem), yakni ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.

C. SUMBER PENYEBAB KEMISKINAN

1. Kemiskinan Struktural, akibat kebijakan, sistem, dan tata kelola yang tidak adil.
2. Kemiskinan Natural, dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan sumber daya alam, dan bencana.
3. Kemiskinan Kultural, yang berkaitan dengan sistem nilai, kebiasaan, dan pola hidup.

D. MASALAH UTAMA KEMISKINAN DI DAERAH

Alfred Zakarias mengidentifikasi berbagai masalah konkret yang dihadapi masyarakat, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya.
2. Tingginya angka pengangguran.
3. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan (skill).
4. Ketergantungan pada pekerjaan sektor informal.
5. Terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, sandang, pangan, papan, dan energi/listrik.

E. HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Keterbatasan anggaran/dana.
2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia.
3. Penyelewengan, kebocoran anggaran, dan korupsi.
4. Infrastruktur yang belum memadai.
5. Minimnya peran serta masyarakat.
6. Faktor alam dan budaya, termasuk sistem, nilai, dan perilaku sosial.

F. UPAYA STRATEGIS MENURUNKAN KEMISKINAN

Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, Alfred menekankan perlunya langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan akses layanan kesehatan.
3. Pembangunan infrastruktur guna membuka akses layanan dasar dan investasi.
4. Perluasan kesempatan kerja.
5. Penguatan dan sinergi program penanggulangan kemiskinan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
7. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
8. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian.

G. PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Berbagai program nasional dan daerah perlu dioptimalkan, antara lain:

1. Program Indonesia Sehat (PIS).
2. Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Program Indonesia Kerja (PIK).
4. Program Indonesia Maju (PIM) untuk infrastruktur.
5. Program Bantuan Sosial (Bansos).
6. Program Pendidikan Gratis dan Beasiswa.
7. Program Keluarga Harapan (PKH).
8. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
9. Program Jaminan Kesehatan Nasional/Daerah (JKN/Jamkesda).
10. Program UMKM dan Perumahan.
11. Program Bantuan Pertanian (sarpras/alsintan, pupuk, benih, dan integrated farming).
12. Program Sekolah Rakyat.
13. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
14. Program Padat Karya Desa.
15. Program Desa Nelayan.

Alfred Zakarias menegaskan bahwa tanpa keberanian melakukan reformasi kebijakan, memperbaiki tata kelola, serta memberantas korupsi, program penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi daftar panjang tanpa dampak nyata.

“Kemiskinan bukan takdir, tetapi akibat dari pilihan kebijakan. Jika negara sungguh hadir, kemiskinan bisa dikurangi secara bermartabat,” pungkasnya.