Terapkan Kebijakan Kelautan Indonesia, Wapres Memberikan Kuliah Umum di Taruna Akademi-AL

- Editor

Senin, 27 Februari 2023 - 11:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – News. Matatimor-Net : Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum kepada Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) bertempat di Gedung Maspardi, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya, Senin (6/2) lalu menyebutkan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang menjadi basis bagi visi Indonesia Emas 2045.

Wapres menyampaikan juga tujuh pilar kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan Jalesveva Jayamahe diantaranya pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan SDM, pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut serta tata kelola dan kelembagaan di laut. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari serta diplomasi maritim.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan dari Wapres Ma’ruf Amin dalam kuliah umum tersebut menurut  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M.Mar, Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), harus menjadi perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan negara ini. 

“Bahwa negara kita adalah negara maritim. Dan tidak dipungkiri pula sejarah membuktikan motto Jalesveva Jayamahe yang berarti “Justru di Lautan Kita Menang” atau “Kejayaan Kita Ada di Laut” merupakan kalimat “sakti” dari armada laut zaman Majapahit untuk membangkitkan semangat pasukan lautnya,” kata Capt. Hakeng kepada awak media di Jakarta, (27/2/2023).

BACA JUGA  Kapolres Belu Mendengar Langsung Curhatan Hati dari Perhimpunan Keluarga Besar Atsabe

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukan suatu keniscayaan. Dengan berpatokan pada tujuh pilar poros maritim yang ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 tersebut, sudah cukup menjadi modal bagi bangsa ini untuk mengembalikan kejayaan maritim nenek moyang Indonesia,” lanjut Capt. Hakeng.

Dengan memanfaatkan sumber daya perikanan kelautan yang berlimpah,Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia melalui sumber daya protein ikan. 

“Indonesia memiliki sebelas wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau, perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur,” papar Capt. Hakeng.

Disebutkan Capt. Hakeng kembali bahwa Indonesia berada dalam posisi keempat di dunia sebagai negara produsen ikan. Peluang Indonesia untuk naik ke posisi dua atau tiga  dunia sebagai produsen ikan sangat terbuka lebar. 

BACA JUGA  Begini Pernyataan Resmi Kemenkumham Terkait Penerimaan CPNS 2023.

“Apabila kesebelas WPPNRI di Indonesia ditangani secara serius. Saya yakin Indonesia dapat menjadi negara produsen ikan kedua atau ketiga di dunia,” tegasnya.

Disamping itu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di sektor kemaritiman harus menjadi prioritas. “Keahlian dari para pelaut yang bekerja di kapal penangkapan ikan, kapal pesiar, kapal tanker dan kapal lainnya harus terus ditingkatkan. Sehingga negara lain yang menggunakan tenaga pelaut Indonesia  semakin bertambah percaya dengan potensi pelaut Indonesia. Ada beberapa aspek yang penting untuk diperkuat dalam hal ini diantaranya : upaya Peningkatan Pendidikan Pelatihan, Peningkatan kualitas pengawasan dan regulasinya, pengembangan teknologi serta inovasi, dan tentunya juga dilakukan Kerjasama dengan negara-negara lain.”

Kemudian terkait pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut serta tata kelola dan kelembagaan di laut menurut Capt. Hakeng harus dilakukan secara bersama- sama dengan para pemangku kepentingan di Indonesia. “Kekuatan pertahanan maritim bisa dimulai dengan membangun kapal-kapal niaga, pelabuhan, serta elemen-elemen di dalam pelabuhan, dan lain-lain.”  

BACA JUGA  Kemendes PDTT-KPK Bentuk 10 Desa Anti Korupsi

Apalagi sambung Capt. Hakeng, persoalan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di perairan Natuna kaya akan sumber daya perikanan kerap kali menjadi incaran kapal-kapal ikan asing seperti dari China dan Vietnam.

Lanjutnay, Karena itu tidak mengherankan jika ketegangan di wilayah perairan Natuna selalu terjadi mengingat potensi perikanan tangkap cukup besar. Karena itu perlu pengawasan dari pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada nelayan Indonesia. Semakin banyak kapal dan pelabuhan, akan semakin banyak pelaut Indonesia, serta semakin banyak yang menjaga wilayah Indonesia.

“Wilayah maritim Indonesia kembali menjadi perlintasan strategis. Samudera Hindia menjadi perlintasan strategis dan Indonesia yang sangat dekat. Karena itu Indonesia harus sadar dengan posisinya secara geopolitik dan geostrategis. Peran dan  kekuatan dari TNI AL dengan dukungan dari matra TNI lainnya sangat dibutuhkan. Penting pula melibatkan para nelayan atau para Pelaut Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagaimana tertera dalam semangat Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, yaitu sistem Hankamrata yang dapat diterapkan pula di dunia Maritim,” tutup Capt. Hakeng.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel matatimor.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahasiswa Kedokteran Undana Edukasi Bahaya Merokok dan Anemia Siswi di MAN Kota Kupang
Jelang Perlombaan HGN 2026, PGRI Fatuleu Barat Gelar Ibadah Bersama
Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara
Viktor Laiskodat dan Xanana Gusmao Bahas Masa Depan Pulau Timor
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT
SIAP-SIAP! BSU Rp900 Ribu Cair Kuartal IV 2026, Ini 4 Kriteria Pekerja Penerimanya
Logo Hari Guru Nasional 2026 Resmi: Makna, Filosofi Warna, dan Link Download
Peserta BPJS PBI JK Desil 6–10 Diberi Waktu 90 Hari, Ini 3 Langkah yang Harus Dilakukan
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 09:11 WITA

Mahasiswa Kedokteran Undana Edukasi Bahaya Merokok dan Anemia Siswi di MAN Kota Kupang

Kamis, 19 November 2026 - 18:09 WITA

Jelang Perlombaan HGN 2026, PGRI Fatuleu Barat Gelar Ibadah Bersama

Rabu, 11 November 2026 - 19:19 WITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Sabtu, 7 November 2026 - 07:26 WITA

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di NTT

Selasa, 3 November 2026 - 13:24 WITA

SIAP-SIAP! BSU Rp900 Ribu Cair Kuartal IV 2026, Ini 4 Kriteria Pekerja Penerimanya

Berita Terbaru

Inspirasi Kotbah Hari Raya Kristus Raja - Foto olahan Konsos

Iman & Gereja

QUALIS REX, TALIS GREX – Inspirasi Kotbah Hari Raya Kristus Raja

Sabtu, 21 Nov 2026 - 10:49 WITA

Pilkades Kalali - Olahan Redaksi

BERITA

Nikson Taklal Menangkan Pilkades Kalali dengan 305 Suara

Rabu, 11 Nov 2026 - 19:19 WITA

Foto Del Neonub - Olahan Redaksi

Iman & Gereja

RELIGIUS TANPA PATUNG?

Senin, 9 Nov 2026 - 17:26 WITA