Sejarah Timor Tengah Selatan

Berikut merupakan sejarah Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang saya ambil dari situs resmi pemerintah daerah TTS (ttskab.go.id)

Sejarah

Sejarah Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dibagi
atas dua bagian yaitu: Sejarah Pemerintahan Raja-Raja dan Sejarah Pemerintahan
Pasca Kemerdekaan.

Sejarah Pemerintahan Raja-Raja

Sebelum terbentuknya Kabupaten Timor Tengah Selatan , pernah
didiami oleh 3 (tiga) kerajaan atau swapraja yaitu Swapraja Mollo (OEnam),
Swapraja Amanuban (Banam) dan Swapraja Amanatun (Onam).

Kerajaan Mollo (OEnam)

Kerajaan Mollo merupakan salah satu bagian dari wilayah
bekas Kerajaan OEnam. Adapun yang menjadi raja pertamanya adalah To Oematan (To
Luke’mtasa). Pada saat itu To Oematan merupakan fetor Mollo, tapi ketika
kerajaan Mollo dibentuk, maka ia langsung diangkat sebagai raja dan
menandatangani Korte Verklaring pada 10 Mei 1916. Tetapi sebelumnya To Oematan
bersama-sama dengan Usif Nunbena Bait Oematan (Bait Kaunan) dan Moeb Baki Fobia
telah menandatangani ikrar kesetiaan pada Ratu Welhelmina dan dipertuan
Gubernur Jenderal Belanda di Batavia pada tanggal 19 April 1907 bertempat di
Kapan.

Akan tetapi, bilamana sampai kapan Raja To Oematan
memerintah di Kerajaan Mollo belum dikatahui dengan pasti. Namun, diperkirakan
ia mulai berkuasa sesudah Perang Nefo Besak sekitar tahun 1906. Salah satu hal
penting dan sangat bermanfaat bagi rakyat Mollo yang dilakukan oleh Raja To
Oematan selama masa pemerintahannya adalah didirikannya Sekolah Rakyat (Volks
School) pada tahun 1908 di Nefokoko yang kemudian dipindahkan ke Kapan tahun
1910. Setelah beberapa lama Raja To Oematan memerintah, ia menyerahkan
jabatannya kepada juru bahasanya yaitu Lay A Koen (Tabelak Oematan) atau Wellem
Fredik Hendrik Oematan untuk menjalankan tugas sebagai Raja Mollo.

Kerajaan Amanuban (Banam)

Kerajaan Amanuban secara resmi berdiri pada abad ke 17 oleh
Bil Banu, seorang keluarga Nope. Kerajaan ini merupakan gabungan dari kerajaan
kecil atau lebih tepatnya disebut kesatuan-kesatuan suku (clan) yang telah ada
bertahun-tahun sebelumnya. Raja Bil Banu meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi
perkenbangan kerajaan Amanuban.

Ia sudah menyusun struktur organisasi kerajaan dan nama-nama
jabatannya. Tugas selanjutnya adalah berusaha memajukan kesejahteraan hidup
masyarakat, menjamin keamanan dan perdamaian rakyatnya. Raja Bil Banu diganti
oleh putranya yang bernama Luis II. Raja Luis II melanjutkan apa yang telah
dirintis oleh Raja Bil Banu. Kegiatan dari Raja Luis II ini tidak banyak
diketahui. Raja Luis II diganti oleh Tubanu/Bil. Mengenai Raja ini tidak banyak
diketahui.

Tubanu/Bil diganti oleh raja yang bernama Luis III. Pada
zaman Luis III inilah pusat kerajaan di Pili dipindahkan ke Niki-Niki.
Pemindahan Ibukota Kerajaan ini diperkirakan pada tahun 1709

Kerajaan Amanatun (Onam)

Leluhur Amanatun yang dikenal dengan “sebutan
Banunaek” itu memasuki wilayah Amanatun dengan bantuan suku Nokas, Kobi,
Nitbani dan Bana serta sejumlah tokoh adat lainnya. Kedatangan Banunaek ke
wilayah ini mendapat sambutan baik dari semua pemimpin kesatuan kelompok (suku)
yang ada di Amanatun. Kemudian atas kesepakatan smua pemimpin suku tersebut,
mak Banunaek diakui sebagai raja (Usif) di wilayah Amanatun. Banunaek dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selalu dibantu oleh suku-suku Bana,
Nokas, Liunokas, Kobi, Benu, Tahun, Nenabu dan Misa.

Mnurut cerita rakyat bahwa leluhur Banunaek di Amanatun saat
dilahirkan terdiri atas dua putra (kembar) yakni seorang yang dilahirkan pada
siang hari dan seorang yang dilahirkan pada malam hari. Yang dilahirkan pada
siang hari dinamai “Neno” (Siang) sedangkan yang dilahirkan pada
malam hari tepat pada bulan purnama dinamai “Funan” (Bulan).

Dalam perjalanan selanjutnya, yang menjadi raja di Amanatun
turuntemurun adalah Banunaek yang berasal dari garis keturunan Neno yang
berperan sebagai kakak (Tataf) yang ditempatkan dipusat kerajaan di Nunkolo.
Sementara keturunan Funan yang berperan sebagai adik (Olif) ditempatkan di
Menu.

Sejarah Pemerintahan Pasca Kemerdekaan

Sejarah Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan Pasca
Kemerdekaan di bagi atas beberapa periode antara lain :

Periode 1945 – 1958 : Zelfbestuuren de Lanschappen

Periode 1958 – 1960 : Peralihan Swapraja menjadi Kabupaten

Periode 1960 – 1973 : Konsolidasi Pemerintahan Daerah

Periode 1974 – 1999 : Titik Berat Otonomi Daerah

Periode 1999 – sekarang : Era Reformasi