A. Asal-Usul Nama So’E.
Menurut Middelkoop yang pernah tinggal di Kapan, mengisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang bangsawan (usif) yang bernama Nai San Metan. Raja San Metan sebenarnya berasal dari Marga ASBANU dengan nama aslinya SAN ASBANU. Tetapi karena warna kulitnya hitam ia biasa dipanggil dengan nama Nai San Metan. Raja San Metan mempersunting Putri Raja Kerajaan Banam (Amanuban) Tubani Nope, yang bernama Bi Kae Nope sebagai istrinya. Raja San Metan dan permaisurinya Bi Kae Nope tinggal bersama rakyatnya di Fautbena – Nanjalu, sebuah tempat di sekitar rumah tinggal keluarga Mone dan rumah keluarga Ataupah dan keluarga Fallo di So’E sekarang.
Pada suatu hari Raja Tubani Bill Nope adalah ayah mertua dari Raja San Metan, mengadakan sebuah pesta besar di pusat kerajaannya di Neke. Pelaksanaan pesta sangat meriah karena dihadiri oleh semua Usif, Amaf, Meo dan seluruh rakyat Kerajaan Banam. Namun di tengah meriahnya pesta itu, Raja Tubani Nope sangat kecewa karena Raja San Metan dan Bi Kae Nope tidak hadir dalam pesta itu tanpa sebab yang jelas. Meskipun begitu sebagai raja yang bijaksana, Tubani Nope memerintahkan para pelayan istana agar bagian hidangan buat Raja San Metan dan Bi Kae Nope tetap disiapkan dengan menempatkannya di dalam bakul dan harus di simpan di atas para-para (Tetu Nai San Metan Bi Kae Nope, Pana Nai San Metan Bi Kae Nope). Namun sampai acara pesta berakhir, Nai San Metan dan Bi Kae Nope juga tidak kunjung datang ke Istana Raja Tubani Nope.
Ketidakhadiran Raja San Metan, menyebabkan Raja Tubani Nope marah besar karena undangannya merasa tidak dihargai oleh Raja San Metan. Raja marah kemudian Raja Tubani Nope merencanakan pembunuhan Raja San Metan dan Bi Kae Nope yang merupakan putri kandungnya sendiri. Raja Tubani Bill Nope meminta bantuan Raja Mollo TO OEmatan yang biasa disebut TO Asupah.
Sebelum penyerangan dimulai maka diadakan sebuah upacara ritual memohon restu Uis neno (penguasa langit), Uispah (penguasa bumi), dan para leluhur untuk menyertai para Meo-Naek dalam penyerangan. Upacara tersebut berlangsung di rumah berhala Oematan yakni Ume Ni Musu. Hewan kurbanpun disemblih yakni seekor babi berwarna bulu belang (fafi kotu). Setelah upacara selesai pasukan dari Kerajaan Mollo berangkat dengan menunggang kuda masing-masing menuju Istana Raja San Metan di Fautbena – Nanjalu. Peperangan akhirnya terjadi dan Kobo Bano Et dari Kerajaan Mollo berhasil membunuh Raja San Metan. Kobo Bano Et tidak segera memancung kepala tetapi memeriksa harta peninggalan raja di dalam istana. Tidak ditemukan emas dan perak yang ditinggalkan oleh Raja San Metan. Hanya ada beberapa utas Muti Salak tergantung di tiang berhala Raja. Kobo Bano Et segera meraihnya dan dikalungkan di lehernya. Kemudian di situ ada sebuah guci besar berisi butiran muti salak. Sementara di atas para-para (pana) ada sekarung padi. Dituangkan isinya di atas para-para lalu mengambil sebuah mangkok di atas para-para dan mencedok/menimba (So’E) butiran salak dari dalam guci dan dimasukkan ke dalam karung sampai penuh.
Berawal dari kata So’E Muti Salak inilah, maka nama So’E dikenal sampai sekarang. Lebih lanjut menurut Hans Itta, nama So’E jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya “ menimba”. “Menimba” mempunyai makna yang sangat meyakinkan, sebab dengan “menimba” atau “menggali” potensi di daerah ini, kelak membawa peningkatan hidup dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nama So’E juga diyakini akan membawa kedamaian bagi seluruh rakyat di bekas Onderafdelling Zuid Midden Timor yang meliputi Amanuban, Amanatun dan Mollo. Dengan nama baru tersebut, diyakini pula dapat memberikan “kesejukan” bagi setiap golongan atau suku bangsa yang hidup dan tinggal di wilayah ini. (Itta, 2006 : 8).
B. Lahirnya Kota SO’E.
Berawal dari datangnya Bangsa Belanda ke Pulau Timor. Belanda datang pertama kali di Pulau Timor yaitu di Kota Kupang dan berusaha menguasai Kota tersebut. Pada saat Belanda menduduki Kupang terdapat 2 kerajaan, yaitu : Kerajaan Helong (Kupang) dengan rajanya yang bernama Naikopan, yang kemudian diganti oleh menantunya bernama Bissing – Lissing yang berasal dari Belu dan Kerajaan Amarasi dengan rajanya bernama Nai Nafi Rasi (Ama rasi) yang juga berasal dari Belu.
Sebagai upaya sistematis penguasa Belanda untuk mempercepat menguasai Pulau Timor, Belanda mengadakan perjanjian dengan Portugis di Lisabon dan Amsterdam pada tahun 1854, yang mana di bagian Timor bagian barat sebagai wilayah bagian Belanda. Untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut, maka Belanda mulai membentuk wilayah-wilayah administratif di Pulau Timor. Pembagian ini dilakukan tahun 1871. No. 55. lalu ditinjau kembali dengan stbld tahun 1879 No.21. Berdasarkan stbld tersebut, maka Timor dan daerah taklukannya dibagi dalam lima afdeling dan salah satu diantaranya adalah Afdeling Timor. Afdeling Timor dibagi lagi menjadi empat Onderafdeling, yaitu Kupang, Am’foan, Belu, Miomafo dan OEmatan. Onderafdeling OEmatan meliputi Landschaap Mollo, Miomafo dan Amanuban dengan ibukota “Kapan”.
Dalam penataan pemerintahan ini Belanda menggunakan dasar hukum berupa perjanjian pendek dan perjanjian panjang. Untuk daerah Timor dan daerah taklukannya dibuatlah perjanjian pendek (Korte Verklaring). Korte Verklaring diperkuat juga dengan keluarnya Zelfbestuurs Regelen stbld 1938 No. 529. Pulau Timor berhasil dikuasai Belanda setelah perang Bipolo dan Nefo Besak berakhir dan Raja Sobe Sonba’I III ditangkap serta diasingkan oleh Belanda ke Waingapu Sumba Timur pada tahun 1905. Di samping itu, Belanda juga mulai menjalankan strategi politiknya dengan membagi-bagi wilayah Kerajaan OEanam atas beberapa kerajaan kecil yaitu Kerajaan Miomafo, Kerajaan Mollo dan Kerajaan Fatule’u. Kerajaan-kerajaan kecil ini oleh Belanda ditempatkan di bawah Onderafdelling yang berbeda-beda.
Kerajaan Mollo di bawah Onderafdelling Zuid Midden Timor, Kerajaan Miomafo berada di bawah Onderafdelling Noord Midden Timor dan Kerajaan Fatule’u di bawah Onderafdelling Kupang (Wadu, 2003). Berhasilnya Belanda mengalahkan raja-raja yang berkuasa di Pulau Timor, berarti mulai pada saat itu, Pulau Timor berada di bawah kekuasaan Belanda, termasuk wilayah yang sekarang disebut dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Di wilayah ini pada saat itu terdapat 3 (tiga) buah kerajaan yaitu Kerajaan Mollo, Kerajaan Amanatun dan Kerajaan Amanuban. Belanda dengan senjatanya yang dikenal sebagai “Korte Verklaring” dapat mengikat ketiga kerajaan tersebut di atas.
Onderafdelling Zuid Midden Timor meliputi tiga kerajaan (land schap) berstatus otonomi, yaitu Kerajaan Amanuban, Kerajaan Amanatun dan Kerajaan Mollo. Tiga kerajaan tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang raja / Kepala Daerah Swapraja. Swapraja ini terbagi atas kefetoran yang dipimpin oleh seorang Fetor yang setingkat camat masa kini. Setelah O’besi menjadi pusat pemerintahan, maka Belanda menempatkan Telep sebagai Controleur Belanda pertama dan berkuasa dari tahun 1912 sampai tahun 1922. Belanda mulai mengendalikan raja Kerajaan Mollo, Amanuban dan Amanatun dari O’besi (Kapan). Mengingat letak O’besi cukup jauh dari Kerajaan Amanuban dan Amanatun, maka Kompeni Belanda di bawah Controleur Tellep merencanakan untuk memindahkan ibu kota Onderafdelling Zuid Midden Timor dari O’besi ke So’E. Kemudian direalisasi pada tahun 1919 dengan membangun perumahan pegawai Belanda, asrama polisi dan tentara Belanda di So’E. Kegiatan pemerintahan Belanda di So’E baru berjalan efektif dan resmi pada tanggal 1 September 1922. Pada tanggal 1 September 1922 Kota So’E baru diresmikan oleh Pemerintah Belanda. Hal itu ditandai dengan penanaman pohon beringin yang berada di lapangan bola voli Polres Timor Tengah Selatan sekarang.
C. Keadaan SO’E Sesudah Controleur Telep
So’E masuk dalam bingkai geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut terlibat dalam kancah pergolakan politik nasional dan puncaknya adalah pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah mencatat, menjelang kedaulatan tahun 1948 – 1952, Pemerintah Republik Indonesia yang pertama di Timor Tengah Selatan, dijabat oleh C.M.K. Amalo sebagai Utusan Pemerintah Daerah yang kemudian diganti menjadi Kepala Pemerintahan Setempat. Setelah penyerahan kedaulatan, Pemerintah setempat di Timor Tengah Selatan dijabat oleh M. Sapya (1952-1954), kemudian oleh D.C. Saudale (1954-1959).
Salah satu peristiwa sejarah adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 69 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No.122), tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka secara resmi terbentuklah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 20 Desember 1958, dengan Ibu Kota So’E. So’E resmi menjadi Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada saat berdiri, Kota So’E adalah sebuah kota kecil dengan kondisi fisiknya yang sangat sederhana. Jalan-jalan di kota ini pada saat itu umumnya jalan tanah. Jalan beraspal di kota ini hanya satu jalur yakni dari kompleks pekuburan di sekitar Gereja Maranata ke arah Toko Gunung Mas, berbelok ke arah Gereja Katolik dan sekitar Kampung Baru. Itulah jalan aspal pertama yang menjadi kebanggaan penduduk Kota So’E pada waktu itu.
Orang-orang pertama yang tinggal di Kota So’E adalah orang Rote, Sabu dan Tionghoa. Itulah sebabnya sampai saat ini ada Kampung Rote dan Kampung Sabu. Orang-orang Tionghoa pada waktu itu lebih memilih tinggal di pusat kota dan memegang kendali ekonomi dan bisnis di Kota So’E. Pembangunan fisik Kota So’E yang ditinggalkan Kompeni Belanda tidak pernah mengalami perubahan sampai dengan masuknya tentara Dai Nipon. Tentara Dai Nipon ketika masuk sampai di So’E, disambut dengan kobaran api dan berlangsung selama satu minggu.
Sehingga tentara Dai Nipon pada waktu itu terpaksa memusatkan pemerintahannya di Fafinisin (Km 5 arah Kupang), dan So’E tetap dibiarkan sampai dengan masuknya tentara sekutu (NICA) di So’E. Sekutu di bawah pimpinan tentara Australia kemudian memindahkan pusat pemerintahan kembali ke So’E. Perkembangan Kota So’E setelah sekutu hengkang dari Timor Tengah Selatan, pembangunan fisik kota ini pun tidak pernah mengalami perubahan sampai dengan pembentukan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bersamaan dengan Pembentukan Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, tanggal 20 Desember 1958 dengan Ibukotanya So’E.
Namun perkembangan sejak tahun 1959 (setelah pembentukan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II se – NTT), wajah Kota SoE tetap memberikan kesejukan dan kesegaran kepada warga kota ini karena lingkungannya masih tetap hijau. Perbedaannya saat itu, ada penambahan sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yakni SMP Negeri 1 So’E, berlokasi di sekitar Kantor Pengadilan Negeri So’E. Dengan kondisi keuangan yang sulit pada waktu itu, maka Kantor Bupati Timor Tengah Selatan yang pertama menempati sebuah rumah di sekitar lapangan tenis pasar lama (dekat Kantor Dinas Pariwisata). Kemudian dipindahkan lagi ke kantor Dikbud lama. Baru pada masa Bupati Cornelis Tapatab, Kantor Bupati TTS dipindahkan ke lokasi baru saat ini. Sejak tahun 1970an, Kota So’E sudah mulai berkembang. Beberapa pembangunan yang berhasil dibangun diantaranya : 1) pembuatan jalan-jalan aspal di lingkungan kota. 2) mendirikan pasar Inpres sebagai tempat mendapatkan berbagai kebutuhan sehari- hari masyarakat. 3) mendirikan sekolah-sekolah dan bangunan-bangunan lainnya untuk pelayanan masyarakat (kantor-kantor pusat pemerintahan, rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah dan lain-lain).
sumber : https://varianwisatabudayasundakecil.blogspot.co.id
